no-style

DIDUGA JUAL ROKOK TANPA PITA CUKAI, TOKO KELONTONG ZULFA DI KARANGTENGAH CIANJUR DISOROT

, September 30, 2026 WIB Last Updated 2026-09-30T11:47:34Z



Cianjur —II

Dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai kembali menjadi perhatian di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kali ini, dugaan tersebut ditemukan di sebuah toko kelontong yang dikenal dengan nama Toko Zulfa, berlokasi di Jalan KH Opo Mustofa, Sindangasih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur.


Berdasarkan penelusuran awak media di lapangan pada Rabu (30/9/2026), tim menemukan adanya rokok yang diduga tidak dilengkapi pita cukai sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dalam penelusuran tersebut, tim membeli salah satu produk rokok yang disebut bermerek B Milk dari toko tersebut.



Setelah dilakukan pembelian, awak media kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak yang berada di lokasi mengenai dugaan penjualan rokok tanpa pita cukai tersebut.


Saat pertama kali dikonfirmasi, ibu yang berada di toko disebut membantah dan menyatakan tidak menjual rokok yang dimaksud. Tidak lama kemudian, suaminya keluar dan memberikan keterangan kepada awak media.


Dalam proses konfirmasi tersebut, suami pemilik warung bersikap kooperatif dan mengakui adanya penjualan rokok tersebut.


Namun demikian, pengakuan maupun hasil penelusuran lapangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Status legalitas produk dan ada atau tidaknya pelanggaran tetap memerlukan pemeriksaan serta penetapan dari instansi yang mempunyai kewenangan.


Rokok merupakan Barang Kena Cukai (BKC), sehingga peredarannya memiliki ketentuan khusus, termasuk kewajiban terkait pelunasan cukai. Bea Cukai menjelaskan bahwa pita cukai merupakan tanda pelunasan cukai yang juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan autentikasi produk.


Apabila rokok beredar tanpa memenuhi kewajiban cukai, persoalannya bukan hanya menyangkut transaksi antara penjual dan pembeli. Peredaran BKC ilegal dapat berdampak terhadap penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak seimbang dengan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban cukai.


Besarnya persoalan tersebut terlihat dari data penindakan di Jawa Barat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat melaporkan bahwa sepanjang 1 Januari hingga 31 Mei 2026, bersama jajaran kantor Bea Cukai di wilayah Jawa Barat, telah dilakukan 1.594 penindakan dengan jumlah barang hasil penindakan sekitar 49,05 juta batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai Rp72,93 miliar.


Pada Juni 2026, Bea Cukai Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memusnahkan lebih dari 44 juta batang rokok ilegal dengan nilai barang sekitar Rp65,18 miliar dan potensi kerugian negara yang dilaporkan mencapai sekitar Rp32,95 miliar.


Data tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal merupakan persoalan yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan aparat pengawasan cukai.



Dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana diwajibkan dapat dikenai pidana.


Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.


Selain Pasal 54, Bea Cukai Jawa Barat juga menjelaskan ketentuan Pasal 56, yang mengatur mengenai pihak yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang cukai. Ancaman pidananya juga dapat mencapai 5 tahun penjara dan denda 2 hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.


Penerapan pasal tersebut tentunya harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian terhadap unsur-unsur pelanggaran oleh aparat yang berwenang.



Atas temuan tersebut, awak media meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Bea Cukai Jawa Barat untuk melakukan pengecekan secara langsung terhadap dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai di Toko Zulfa.


Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah produk yang dijual memang tidak memiliki pita cukai, apakah terdapat pelanggaran administratif atau pidana, serta dari mana asal dan jalur distribusi rokok tersebut.


Jika setelah dilakukan pemeriksaan resmi ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat tentu berharap tindakan tegas diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Penelusuran juga diharapkan tidak berhenti pada tingkat pengecer. Apabila barang terbukti ilegal, aparat dapat menelusuri rantai pasok untuk mengetahui sumber barang dan pihak lain yang mungkin terlibat dalam distribusinya.


Langkah tersebut penting agar pemberantasan tidak hanya menyentuh pedagang di tingkat bawah, tetapi juga dapat mengungkap mata rantai peredaran apabila memang terdapat jaringan distribusi yang lebih luas.


Peredaran rokok yang tidak memenuhi kewajiban cukai juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pedagang yang menjual produk legal dan menjalankan kewajiban sesuai ketentuan.

Bea Cukai Jawa Barat sendiri menyatakan bahwa pemberantasan rokok ilegal bertujuan antara lain melindungi penerimaan negara dan menciptakan industri serta iklim usaha yang sehat.

Karena itu, pengawasan terhadap toko-toko yang diduga menjual rokok tanpa pita cukai perlu dilakukan secara konsisten dan berdasarkan bukti.

PEMILIK TOKO DIBERI RUANG KLARIFIKASI

Dalam pemberitaan ini, pihak Toko Zulfa tetap diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai produk yang dijual, termasuk asal barang, pemasok, serta status cukai produk tersebut.

Sikap suami pemilik warung yang disebut kooperatif ketika dikonfirmasi juga menjadi bagian dari informasi yang disampaikan secara berimbang.

Dengan demikian, pemberitaan ini merupakan laporan atas hasil penelusuran lapangan dan bukan putusan hukum terhadap pemilik atau pengelola Toko Zulfa.

Penentuan apakah telah terjadi pelanggaran hukum merupakan kewenangan instansi yang berwenang setelah dilakukan pemeriksaan, penelitian, dan pembuktian sesuai prosedur.

MASYARAKAT DIMINTA TIDAK MENJADI PASAR ROKOK ILEGAL

Bea Cukai juga terus mengimbau masyarakat agar tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok ilegal. Pada 2026, Bea Cukai Jawa Barat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal dan masyarakat dapat melaporkan indikasi pelanggaran kepada instansi terkait.

Untuk itu, temuan di wilayah Karangtengah Cianjur ini diharapkan menjadi perhatian bersama.

Awak media berharap Bea Cukai Jawa Barat bersama APH segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai hukum apabila dugaan tersebut terbukti.

Jika ditemukan pelanggaran, penindakan tegas dan transparan diharapkan dapat dilakukan untuk menghentikan peredaran rokok ilegal sekaligus memberikan efek pencegahan bagi pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran serupa.

Sebaliknya, apabila setelah pemeriksaan resmi produk tersebut dinyatakan legal atau tidak ditemukan unsur pelanggaran, hasil pemeriksaan tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.

Jurnal Investigasi Mabes akan terus memantau perkembangan dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai tersebut dan membuka ruang hak jawab bagi pihak Toko Zulfa maupun instansi terkait.

(TIM )

Komentar

Tampilkan

  • DIDUGA JUAL ROKOK TANPA PITA CUKAI, TOKO KELONTONG ZULFA DI KARANGTENGAH CIANJUR DISOROT
  • 0

Kabupaten